KALTIM: Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan
GUBERNUR Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan pernyataannya yang menyinggung soal bidang studi yang tidak propasar, bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan fakultas tertentu. Jumlah mahasiswa yang belajar di salah satu fakultas katanya, juga bukan ukuran ilmu yang dipelajari tidak propasar.
Itu dikemukakannya menanggapi makin melebarnya wacana di masyarakat yang mengarahkan pandangan akan ada penutupan bidang studi di fakultas Unmul. Awang Faroek juga membantah jika Fakultas Kehutanan (Fahutan) dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) ditudingnya tidak propasar karena minim peminat.
“Saya lihat Fakultas Kehutanan dan Perikanan masih sangat dibutuhkan pasar. Apalagi bidang ilmu ini cakupannya sangat luas,” ucapnya, kemarin.
Soal penutupan bidang studi di Unmul yang dinilai tak propasar, dia menganggap pernyataan itu sebagai bahan evaluasi Unmul. Faroek merasa sedih dengan tingginya angka pengangguran di Kaltim yang didominasi sarjana lulusan Unmul. 
Itu dilihatnya dari minat calon pegawai negeri sipil yang ikut ambil bagian pada tes CPNS lalu yang mencapai 19.000 orang, yang ternyata 6.000 di antaranya adalah lulusan Unmul.
“Kalau jumlahnya sebanyak itu, berarti kan ada yang salah. Perlu dikaji ulang apakah bidang ilmu yang diajarkan Unmul mampu menjawab kebutuhan pasar atau tidak,” ungkapnya.
Lantas bidang ilmu apa yang menurutnya propasar? Mengenai hal itu, Faroek mengatakan, pertanyaan itu harusnya diarahkan ke Unmul. “Saya belum bisa bicara sebelum berbicara hal ini satu meja dengan Unmul. Tapi tentang kebutuhan pasar, saat ini diperlukan sarjana yang bisa diterjunkan ke lapangan. Saya tidak berbicara fakultas, tapi lihat kebutuhan pasar,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan, yang berhak menutup bidang studi tak propasar adalah Unmul sendiri. “Unmul yang melakukan evaluasi diri, apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar. Nah ini kan perlu ada pembicaraan antar stakeholder, Unmul sebagai lembaga pendidikan, pengusaha yang memerlukan tenaga tenaga kerja dan pemerintah yang bisa memberikan bantuan kebijakan,” imbuh Faroek.
TAK SEBANDING
Sementara itu, Rektor Unmul Ariffien Bratawinata mengatakan output dari Unmul selalu tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Unmul setiap tahunnya meluluskan sarjana sekitar 3.000 orang. Sementara pasar merespons dengan sedikit kesempatan. Ini diperparah dengan pandangan masyarakat yang selalu berorientasi pekerjaan adalah PNS.
“Unmul kan membekali mahasiswanya dengan pendidikan. Harapannya setelah lulus dapat mengembangkan diri di masyarakat. Kalau semua lulusan hanya menuju PNS? Ya pasti tidak semuanya bisa terserap,” ucapnya.
Menjawab kebutuhan pasar, Ariffien mengatakan saat ini Unmul sudah mencoba membekali mahasiswanya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya terapan. Misalnya dengan memberikan kemampuan kewirausahaan. “Kemandirian sarjana setelah lulus, itu yang diharapkan dari Unmul,” ucapnya.
HARUS SIAP KERJA
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Kaltim Yulianto mengungkapkan, tak tahu persis bagaimana perekrutan karyawan di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AKLI. Apalagi soal lulusan dari perguruan tinggi mana yang direkrut.
Namun demikian katanya, tenaga yang direkrut di perusahaan-perusahaan kontraktor listrik di AKLI tak sembarangan. “Harus siap kerja, punya skill, berkualitas, dan pengetahuan umumnya tinggi,” tuturnya.
Disinggung apakah perusahaan yang tergabung di AKLI merekrut mahasiswa lulusan Unmul, ia mengatakan tak tahu persis. “Mungkin ada. Tapi mungkin yang diploma tiga saja,” sebutnya.
Menurutnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kaltim memprihatinkan. Sebab itu, harus ada upaya perbaikan. Salah satunya, lewat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dipekerjakan. “Karena itu, tenaga kerja yang direkrut harus berkualitas. Kalau tidak, untuk apa direkrut?” tegasnya.
KURANG TENAGA AHLI
Ketua Umum Asosiasi Sertifikasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Bambang Susilo menyebutkan, belum banyak tenaga ahli di bidang usaha jasa konstruksi yang dilahirkan dari Universitas Mulawarman. Selain jurusan teknik sipil baru dibuka di perguruan tinggi negeri itu, pengalaman kerja juga sangat berpengaruh terserap tidaknya para sarjana di bidang teknik itu pada pasar kerja.
"Di bidang usaha jasa konstruksi ini, sangat diperlukan tenaga profesional. Mestinya universitas di Kaltim membuka dan siapkan tenaga profesional. Tidak hanya di sektor usaha jasa konstruksi, tapi juga yang ahli di bidang lain seperti kebun kelapa sawit," bebernya.
Disampaikannya, Gubernur Awang Faroek sudah berencana membangun jalan tol. "Itu tentu banyak memerlukan tenaga ahli bidang jalan dan jembatan. Sehingga perlu lulusan teknik sipil. Termasuk juga memerlukan lulusan teknik mesin. Jurusan – jurusan seperti itu lebih banyak diciptakan perguruan tinggi dari luar Kaltim," tegasnya.
Akibatnya, tak sedikit perusahaan jasa konstruksi yang 'mengimpor' tenaga ahli dari Jawa, meski dengan konsekuensi biaya yang lebih mahal. "Saya saja kadang kesulitan mencari tenaga ahli jembatan, dan ahli jalan," bos perusahaan jasa konstruksi PT Mahir Jaya Mahakam Raya ini.
Terpisah, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim Syachbandi juga menyampaikan kurangnya tenaga ahli di Kaltim. Saat ini, di Kaltim terdapat 5.342 badan usaha jasa konstruksi. Dari jumlah itu, 4.444 adalah perusahaan skala kecil, disusul 818 perusahaan skala menengah, dan hanya 80 perusahaan besar skala besar. Sementara jumlah tenaga ahli sebanyak 3.459 orang, dengan jumlah sertifikat keahlian (SKA) sebanyak 5.748 lembar. Disusul jumlah tenaga terampil 7.278 orang.
"Dengan jumlah perusahaan sebanyak 5.342 orang, itu berarti belum semua perusahaan memiliki tenaga ahli. Padahal, idealnya setiap perusahaan memiliki 1 tenaga ahli sesuai bidang usahanya," ujarnya. Ia juga menyebutkan, sebagian besar ijazah yang digunakan para tenaga ahli itu adalah lulusan dari luar Kaltim, seperti untuk keahlian arsitektur, desain interior, termasuk keahlian jalan dan jembatan. (*/obi/eff)
